| Register
  • Connect to:

Ini Kriteria Izin Tambang ‘Abal-abal’ yang Harus Dicabut Gubernur

Jakarta – Industri pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri perlu ditertibkan. Sebab, banyak sekali Izin Usaha Pertambangan (IUP) abal-abal yang tidak sesuai aturan.

Per 20 Desember 2016 terdapat 9.721 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia, tapi belum semuanya sudah memenuhi legalitas dan bisa mendapat status Clean and Clear (CnC). Hanya 6.335 IUP yang berstatus CnC, sisanya 3.386 IUP belum CnC alias abal-abal.

Kementerian ESDM menyatakan penataan IUP wajib dilakukan, dan para gubernur se-Indonesia, mereka wajib merekomendasikan status CnC kepada Menteri ESDM sebelum 2 Januari 2017.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Permen ESDM 43/2015).

Tapi dari 3.386 IUP non CnC itu, tak semuanya bisa memperoleh rekomendasi CnC dari gubernur. Ada beberapa kriteria IUP yang tidak dapat direkomendasikan oleh gubernur sehingga harus dicabut per 2 Januari 2017.

IUP dapat dinyatakan CnC apabila memenuhi aspek administrasi dan kewilayahan. Dari aspek administrasi, IUP harus didukung oleh dokumen-dokumen yang lengkap, penerbitannya harus sesuai Undang Undang, dan masa berlakunya belum habis. Sedangkan dari aspek kewilayahan, IUP tidak boleh tumpang tindih dengan IUP lainnya.

“Persyaratannya, status sebagai IUP CnC yaitu tidak tumpang tindih wilayah IUP dan prosedur penerbitannya legal,” kata Kepala Biro Komunikasi Kementerian ESDM, Sujatmiko, kepada detikFinance di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).

Ia menambahkan, mulai 3 Januari 2017 seluruh IUP yang telah direkomendasikan gubernur mendapat status CnC akan diumumkan oleh Kementerian ESDM secara bertahap sesuai dengan hasil verifikasi di setiap provinsi.

Untuk IUP yang tidak mendapat rekomendasi, maka wajib dicabut oleh gubernur per 2 Januari 2017. “Bila IUP yang menjadi kewenangan provinsi tidak direkomendasikan oleh gubernur, maka IUP tersebut wajib dicabut oleh gubernur,” tandasnya.

Sumber : https://finance.detik.com/

SHARE: