| Register
  • Connect to:

Mineral Dalam Perspektif Internasional

Oleh : Rachman Wiriosudarmo

KOLONIALISME

Kolonialisme atau penjajahan wilayah sudah berlangsung sejak abad ke 17 bahkan sebelumnya. Kolonialisme pada umumnya diawali oleh kunjungan para ilmuwan dan para petualang ke wilayah-wilayah yang belum dikenal. Baru kemudian dilanjutkan oleh para pedagang yang mencari bahan-bahan yang tidak terdapat di negaranya. Sebagai contoh penjajahan oleh Belanda di Indonesia diawali oleh para pedagang Eropa yang mencari rempah-rempah. Baru kemudian dilaporkan bahwa di Nusantara juga terdapat emas. Orang-orang Spanyol datang ke Peru karena terarik oleh Suku Maya yang budayanya mengagungkan penggunaan emas. Selanjutnya orang-orang Spanyol merambah berbagai wilayah di Amerika Selatan yang kaya akan berbagai mineral, antara lain mineral emas, tembaga, besi, intan dan lain-lain.

Hal yang sama juga dilakukan oleh orang-orang Inggris, Perancis dan Jerman di Afrika. Bangsa-bangsa Eropa merambah Amerika Latin dan Afrika karena benua Eropa dapat dikatakan langka akan mineral. Di Jerman dan Swedia terdapat mineral besi tetapi tidak terdapat mineral lain selain besi. Mineral besi itupun setelah Perang Dunia II sudah habis ditambang. Penjajah Belanda tidak banyak melakukan kegiatan penelitan tetang mineral di Indonesia. Sebelum perang hanya terdapat tambang emas di Sumatera (Bengkulu) dan Jawa Barat (Cikotok), Tambang Batubara di Sawahlunto (Sumatera Barat) dan di Bukit Asam (Sumatera Selatan). Tambang terbesar yang dikembangkan selama penjajahan Belanda di Indonesia adalah tambang timah di Pulau Bangka, Pulau Belitung dan Pulau Singkep. Kemudian juga Tambang bauksit di Kijang (Riau Kepulauan) dan tambang Nikel di Sulawesi. Setelah Perang Dunia II kolonialisme wilayah dihapuskan dan negara-negara jajahan mendapatkan kemerdekaan, baik dengan damai maupun melalui perang. Setelah merdeka, perusahaan pertambangan di negara bekas jajahan ada yang terus berjalan sebagaimana sebelumnya dan ada yang diambil alih oleh negara. Pada tahun 1958 pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan pertambangan milik Belanda yang kemudian dijadikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pertambangan timah, pertambangan nikel, bauksit, tambang emas dan tambang batubara menjadi BUMN. Apakah kemudian kolonialisme wilayah samasekali berhenti? Ternyata tidak, terutama di Afrika, khususnya di wilayah Sahara Barat (Western Sahara) yang diduduki oleh Marocco. Di wilayah ini banyak perusahaan milik Inggris mendapatkan ijin menambang minyak, gas, batubara, emas dan diamond. Demi pertambangan warga setempat di Sahara Barat mengalami pengusiran ke luar wilayah (menjadi pengungsi), pelanggaran Hak Azasi, kerusakan lingkungan dan kelaparan.1 Perusahaan pertambangan di Sahara Barat yang pada umumnya milik nggris hanya mementingkan keuntungan dan mengabaikan kepentingan warga setempat.

Praktek demikian tidak berbeda dengan pada jaman penjajahan wilayah. DOMINASI INVESTASI ASING DI SEKTOR PERTAMBANGAN Di banyak negara berkembang terdapat kenyataan bahwa investasi asing di sektor pertambangan berperan dominan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa dominasi asing tersebut adalah wajar karena merupakan kelanjutan kehadiran perusahasan sejak penjajahan. Pendapat lain menyatakan bahwa dominasi asing ini merupakan bentuk baru dari kolonialisme (neo-colonialism).

Di bawah ini saya sampaikan pandangan saya tentang dominasi asing di sektor pertambangan. Kata kunci dalam penjelasan ini adalah eksplorasi. Mineral memiliki dua sifat alamiah yang menentukan karakter (seluk beluk) investasi dan bisnis pertambangan. Kedua sifat mineral tersebut adalah bahwa mineral merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan atau non-renewable dan bahwa penyebaran terdapatnya mineral di bumi tidak merata yang disebut fenomena geo-concentration. Sifat non-renewable berarti bahwa cadangan mineral di bumi dari waktu ke waktu terus berkurang karena ditambang.

Hal ini mendorong kegiatan eksplorasi harus dilakukan terus menerus untuk menemukan cadangan baru. Dengan perkataan lain kegiatan eksplorasi merupakan faktor utama yang menentukan keberlanjutan usaha pertambangan (business sustainability). Perusahaan pertambangan harus terus menerus melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan mineral baru. Perusahaan pertambangan tidak boleh menggantungkan usahanya hanya pada satu cadangan di satu lokasi.

Fenomena geo-concentration adalah fenomena di mana ada kenyataan bahwa penyebaran terdapatnya mineral di bumi tidak merata. Hal ini berarti suatu wilayahkaya akan mineral sedang wilayah lain miskin atau tidak terdapat mineral samasekali. Suatu studi menyatakan bahwa 70% cadangan dan potensi mineral terdapatdi negara-negara berkembang (Afrika, Amerika Latin, Asia). Indonesia merupakansalah satu negara yang memiliki potensi mineral tinggi dari berbagai jenis.Kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan tidak selalu berhasil. Kalaupunditemukan cadangan, belum tentu cadangan tersebut menguntungkan untuk ditambang. Cadangan terlalu kecil yang terdapat dilokasi yang sulit atau terpencil cenderung tidak menguntungkan atau tidak feasible untuk ditambang. Di lain kejadian kegiatan eksplorasi bahkan tidak menemukan cadangan samasekali. Oleh karena itu kegiatan eksplorasi dikenal sebagai kegiatan dengan rasio keberhasilan (success ratio) yang rendah. Success ratio yang rendah ini menyebabkan perusahaan pertambangan harus melakukan kegiatan eksplorasi secara serentak di berbagai wilayah. Dengan demikian kalau kegiatan eksplorasi di satu wilayah gagal dapat diimbangi oleh keberhasilan penemuan cadangan di wilayah lain. Mengingat adanya fenomena geo-concentration, maka perusahaan harus melakukan kegiatan eksplorasi di negara-negara yagn berpotensi mengandung kekayaan mineral. Selain Australia dan Canada, wilayah yan kaya sumber daya mienral adalah negara-negara Afrika dan Amerika Latin. Indonesia secara geologis juga menunjukkan potensi mineral yang tinggi serta berbagai jenis.

Sampai di sini telah dijelaskan bahwa tantangan yang dihadapi perusahaan pertambangan untuk mempertahankan keberlanjutan usaha adalah:

  1. rasio keberhasilan eksplorasi yang rendah;
  2. harus melakukan kegiatan eksplorasi terus menerus
  3. kegiatan eksplorasi harus dilakukan secara serentak
  4. kegiatan eksplorasi harus di lakukan di berbagai wilayah di bumi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hanya perusahaan pertambangan yang kuat yang mampu mengatasi tiga tantangan tersebut. Perusahaan pertambangan besar harus bermodal kuat, memiliki dan menguasai teknologi dan akses pasar. Perusahaan pertambangan besar internasional (Transnational Corporations) inilah yang mendominasi investasi pertambangan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Timbul pertanyaan, mengapa perusahaan nasional tidak dapat dominan di sektor pertambangan?

Masalahnya adalah, apakah perusahaan nasional bersedia melakukan investasi dengan melakukan kegiatan eksplorasi yang berisiko tinggi (rasio keberhasilan rendah) dan dengan serentak di berbagai wilayah (bukan hanya di dalam negeri tapi juga di negara lain)? Pada umumnya investor nasional tdak bersedia.

Penyebabnya antara lain karena tidak cukup kuat dan juga masih banyak peluang investasi lain dengan risiko yang lebih ringan. Dengan adanya dominasi investasi asing ini maka sektor mineral / pertambangan selalu dalam keadaan gonjang-ganjing karena konflik antar kepentingan. Gejolak politik juga sering terjadi karena kehadiran investasi pertambangan asing. Menginat bahwa investasi asing pertambangan selalu dianggap sebagai duri dalam daging, maka perlu dipertanyakan kerugian dan kemafaatannya serta apakah dominasi ini dapat ditiadakan?

RESOURCE NATIONALISM

Resource nationalism pada dasarnya merupakan kebijakan negara dengan tujuan mempersempit ruang gerak investasi asing (terutama) di sektor pertambangan mineral, minyak dan gas bumi. Resource nationalism diterapkan melalui kebijakan yang disebut interventionist measure. Interventionis measures ditetapkan dengan tujuan memperbaiki posisi negara terhadap investor asing. Interventionist measures belakangan banyak dilakukan oleh pemerintah di negara-negara Amerika Latin, Afrika dan juga di Asia. Resource nationalism pada umummya dilakukan karena tekanan politik atau karena berkembangnya ideologi tertentu yang berpengaruh kuat terhadap perkembangan politk dalam negeri. Namun demikian inti dari resource nationalism adalalah adanya anggapan bahwa investor asing mendapatkan “terlalu banyak kenikmatan” dari investasi, terutama pada waktu harga komoditas mengalami peningkatan yang tinggi.

Dalam beberapa tahun belakangan terdapat 20 negara menerapkan interventionist measures, terutama dengan meningkatkan pajak atau royalty, baik tarifnya, jenis pajak maupun cara pembayarannya. Dalam tahun 2012, parlemen Australia mengeluarkan regulasi yang bernama Mineral Resource Rent Tax (MRRT) yang menaikkan pajak sebesar 30% untuk mineral besi dan batubara terhadap kelebihan produksi tertentu. Alasan di belakang regulasi ini adalah agar negara (Australia) mendapatkan kemanfaatan yang wajar dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Dalam tahun 2011, pemerintah Inggris mengusulkan diterapkannya “windfall profit tax” terhadap perusahaan minyak di Laut Utara. Kebijakan mengetatan terhadap investasi pertambangan juga berlangsung di Afrika Selatan dan Indonesia mengeluarkan interventionist measure sejak tahun 2009 melalui UU Minerba No. 4 tahun 2009. Ada enam permasalahan yang dijadikan sasaran interventionist measures oleh UU Minerba No. 4 tahun 2009 terhadap perusahaan pertambangan asing pemegang Kontrak Karya. Sasaran tersbut adalah:

  1. Penggantian sistem kontrak karya dengan sistem perijinan;
  2. pengurangan wilayah pertambangan;
  3. kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri;
  4. peningkatan pendapatan negara;
  5. divestasi saham asing kepada pihak nasional.
  6. Penggunaan produk dan tenaga kerja nasional;

Resource nationalism banyak diterapkan di sector pertambangan mineral dengan kadar keketakan yang berbeda, dari ringan sampai berupa nasionalisasi. Sebagai contoh penerapan resource nationalism dengan kadar berat adalah nasionalisasi paksa (hotile take over) tambang emas di Venezuela oleh Presiden Hugo Chavez.

Beberapa contoh penerapan resource nationalism di dunia (diambil dari berbagaisumber dari intenet):

Angola

  • September 2011, Angola adopted a new mining code which provides that in consideration for granting mining rights to an operator, Angola is entitled to an ownership interest of at least 10% in the operator or of the minerals extracted Argentina. To slow capital flight that has been estimated at about $3 billion per month, in October 2011, the government ordered the repatriation of the export revenues of energy and mining companies.

Botswana

  • In September 2011, Botswana required London-based De Beers to relocate certain staff to Gaborone in return for extending the renegotiating period for its diamond sales agreement from five to ten years
  • .

Brazil

  • Brazil has proposed a new mining code that is expected to, among other things, increase royalty rates and limit the number of licenses that companies with large operations can have. This code is expected to be adopted sometime in 2012.

Republic of Guinea

  • A new mining code was adopted on September 9, 2011 granting Guinea the right to own up to 35% of the share capital of mining companies in Guinea. The composition of the 35% differs depending on the mineral in question. For example, in the case of iron ore, bauxite, gold and diamonds, this 35% is allocated as follows: a free carried interest of 15% and the right to acquire an additional 20% on a fully paid basis.

South Africa

  • In 2004, South Africa’s South African Mineral and Petroleum Resources Development Act
  • 2002 (MPRDA) went into effect. This legislation, together with the Broad-Based Socio- Economic Charter for the South African Mining and Minerals Industry and the Charter Scorecard and the Mining Titles Registration Act of 1967 require, among other things, that: 15% of mining companies’ equity be owned by Historically Disadvantaged South Africans (HDSAs) by 2009. 26% of mining companies’ equity (or its equivalent in production) be owned by HDSAs by 2014. It has been reported that South Africa is considering legislation similar to Australia’s MRRT legislation. But the government has also stated several times that nationalization is not its policy.

    Zambia

    • In October 2011, the Zambian government announced plans to increase the country’s interest in mining projects from 20% to 35%. This announcement follows the election in 2011 of Michael Sata, who promised to create jobs and extract more money from the mining industry.

    Zimbabwe

    • As part of an indigenization policy, foreign-owned companies are required to transfer at least 51% of local operations to black investors. In early April 2012, the Zimbabwe Empowerment Minister announced that mining companies that had not to date transferred the requisite ownership percentage to locals were deemed to have made this transfer. It is not currently clear, however, what this means and how this deemed transfer will be implemented.

    Meskipun telah diterapkan di berbagai negara, terutama Afrika, masih menjadi perdebatan apakah resource nationalism benar-benar diperlukan dan menguntungkan bagi negara dan bangsa. Menurut pendapat saya, jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan berbeda untuk setiap negara. Dengan lain perkataan, Indonesia tidak perlu dengan serta merta menerapkan resource nationalism hanya karena kebijakan tersebut marak diterapkan di banyak negara Afrika. Kepentingan nasional harus dijadikan tujuan utama dalam kebijakan investasi asing.

    Namun kepentingan nasional tersebut harus diperoleh tanpa meniadakan kemanfaatan investasi asing kalau memang masih diperlukan. PEMBENTUKAN KARTEL NEGARA PRODUSEN

    Upaya negara tuan rumah (host country) untuk meningkatkan kemanfaatan sektor pertambangan terus menerus dilakukan sejak usainya Perang Dunia II. Salah satu upaya adalah melalui pembentukan kartel negara-negara produsen mineral. Pertambangan timah di Asia Tenggara sudah sejak abad 19 menguasai pasar dunia.

    Setelah Perang Dunia II, industri di negara-negara konsumen timah, terutama Eropa, mengalami penderitaan berat. Mereka memerlukan harga timah yang stabil dengan cara pengendalian produksi. Negara-negara konsumen ini mengajak negara produsen membentuk perjanjian yang kemudian dinamakan Internasional Tin Agreement (ITA). ITA ditandatangani pada tahun 1954. Dalam ITA diatur tentang pengaturan harga melalui pengendalian produksi dan pengendalian ekspor logam timah ke pasar dunia. Pelaksanaan ITA dilakukan oleh sebuah lembaga dengan anggota dari negara produsen dan negara konsumen. Lembaga ini dinamakan

    Internasional Tin Council (ITC) yng berdiri pada tahun 1956.

    Meskipun ada pengaturan ITA, negara-negara produsen tetap dapat menikmati harga timah yang tinggi di pasar internasional. Pada tahun 1980 harga timah merosot dan terus berlanjut untuk beberapa tahun. Sejak itu harga timah stabil di bawah. Negara produsen menderita. Malaysia menutup tambang-tambang timah di negaranya. Indonesia bertahan hidup karena mempunyai cadangan timah di laut yang ongkos produksinya relatif rendah. Pada tahun 1985 ITC dibubarkan dan ITA tidak berlaku.

    Setelah ITA tidak berlaku, negara-negara produsen mendirikan kartel produsen sendiri dengan nama Association of Tin Producing Countries (APTC), dengan anggota Malaysia, Indonesia, Thailand, Nigeria, Bolivia. China dan Brazil hadir sebagai observer. Pada saat yang sama di Brazil ditemukan cadangan timah alluvial (sama dengan yang di Asia Tenggara). Pasar banjir timah dengan akibat harga merosot. Mekanisme kartel yang diterapkan ATPC gagal mengendalikan harga di pasar internasional. ATPC kemudian bubar karena anggotanya tidak konsisten taat

    pada aturan pengendalian produksi. Pada tahun 1967 negara-negara produsen tembaga mendirikan kartel dengan Nama Conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre (CIPEC) atau Intergovernmental Council of Countries Exporters of Copper.

    Anggota awalnya hanya empat, Chile, Peru, Zaire dan Zambia. Pada tahun 1975 juga bergabung sebagai anggota Australia, Indonesia, Papua New Guinea, dan Yugoslavia. CIPEC mewakili sekitar 30% produksi logam tembaga dunia dan memiliki 50% jumlah cadangan tembaga dunia. Namun demikian kerena anggotanya tidak mematuhi pembatasan produksi, maka pada tahun 1975-1976 CIPEC bubar. Sekitar 10 tahun kemudian CIPEC bangkit kembali namun pada tahun 1990 bubar untuk selamanya. Indonesia mengundurkan diri sekirtar tahun 1989. Upaya pendirian kartel untuk bauxite dan nikel juga gagal. Dari pengalaman kartel negara-negara produsen untuk mengatur pasar dan produksi dapat disimpulkan bahwa kegelisahan negara bekembang untuk meningkatkan pengendalian terhadap industri pertambangan mineral sulit dipenuhi. Negara berkembang kemudian melakukan pengendalian di sektor hulu dengan menerapkan resource nationalism.

    STRATEGIC RESERVE DI NEGARA MAJU

    Negara-negara industri besar selalu ingin memastikan bahwa supply bahan baku tidak terganggu. Mengingat sumber bahan baku mineral kebanyakan datang dari negara berkembang, maka gangguan supply bahan baku kemungkinan menjadi lebih besar. Gangguan dapat terjadi karena pergolakan politik, huru-hara sosial dan juga perang saudara atau konflik regional.

    Sebagai antisipasi terhadap gangguan supply tersebut, beberapa negara maju melakukan penimbunan persediaan logam-logam tertentu. Sebagai contoh, Amerika Serikat pernah melakukan penimbunan logam timah secara besar-besaran sampai tahun 1980-an. Amerika Serikat melakukan hal itu karena sumber logam timah putih dimonopoli oleh Asia Tenggara, terutama oleh Malaysia, Indonesia dan Thailand. Jumlah logam timah yang ditimbun Amerika Serikat pada waktu itu demikian besar sehingga menjadi penentu harga timah di pasar internasional. Pada waktu Amerika Serikat melepas persediaan, maka harga logam timah jatuh.

    Demikian sebaliknya. Penimbunan logam oleh negara tidak hanya untuk tujuan ekonomi, tetapi juga untuk tujuan strategis. Dalam keadaan menjelang perang (perang dingin) ada kekhawatiran akan terjadi kekurangan bahan baku untuk produksi peralatan perang dan peluru atau amunisi. Atas dasar itu maka penimbukan logam oleh negara juga disebut sebagai strategic stockpile.

    Bagaimana pentingnya kemungkinan ketergantungan terhadap supply bahan baku strategis baru-baru ini ditunjukkan oleh Senat Amerika Serikat. Pada bulan Maret 2017, Senat memanggil berbagai instansi terkait untuk menyatakan kecemasan tentang supply mineral rare-earth. Senat menyatakan bahwa ketergantungan Amerika terhadap import mineral rare-earth harus diatasi. Sebagaimana diketahui, mineral rare-earth sangat penting dalam pengembangan teknologi tinggi, terutama dalam space technology.

    RESOURCE DIPLOMACY JEPANG

    Jepang merupakan negara maju yang tidak memiliki sumber daya alam yang diperlukan oleh industrinya. Semua bahan baku industri harus didatangkan dari luar, terutama untuk energi dan mineral. Dengan lain perkataan, industri Jepang MINERAL DALAM PERSPEKTIF INTERNASIONAL sangat tergantung pada energi dan mineral import. Kebutuhan energi Jepang 90% tergantung dari luar. Pemerintah Jepang menyadari betul akan hal itu sehingga dengan berbagai cara berusaha agar supply produk mineral dan energi tidak terganggu.

    Salah satu upaya untuk mengamankan supply bahan baku dan energi untuk industrinya, pemerintah Jepang menerapkan apa yang disebut Resource Diplomacy secara luas. Selain itu Jepang juga menerapkan program Resource Productivity, yakni suatu program efisiensi dalam penggunaan bahan baku. Upaya Resource Diplomacy Jepang dilakukan melalui berbagai cara dan melalui berbagai forum internasional. Sebagai contoh Jepang selalu aktif untuk membahas masalah energi di forum G7. Pembahasan dalam forum G7 terutama ditekankan pada masalah energi security. Jepang juga aktif di badan energi internasional, Internatinal Energy Agency (IEA). Jepang juga menjalin kerjasama dengan negaranegara yang kaya sumber daya alam, termasuk Indonesia dalam jalinan bilateral. Sebagai contoh, Pemerintah Jepang banyak membantu Indonesia dalam hal penelitian batubara di Indonesia.

    Untuk mendapat data dan informasi tentang energi dan mineral, Jepang membentuk “Special Assistants for Natural Resources” dengan mengirim 55 misi diplomatik ke 50 negara untuk memastikan stable supply energi dan mineral (pada akhir 2016). Salah satu penerapan program Resource Diplomacy Jepang adalah melalui investasi. Pemerintah Jepang mendukung sepenuhnya perusahaan Jepang yang akan melakukan investasi di luar negeri dalam bidang energi dan mineral. Sebagai contoh adalah proyek pengolahan logam aluminium di Asahan, Sumatera Utara. Proyek ini merupakan kerjasama antara konsorsium 11 (sebelas) perusahaan raksasa Jepang dengan pemerintah Indonesia (PT Inalum). Proyek ini memanfaatkan sumber energi hydro di Sungai Asahan yang relatif murah untuk mengolah bahan baku alumina menjadi logam aluminium murni. Bahan baku berupa alumina didatangkan dari Australia. Selama bertahun-tahun perusahaan ini merugi tetapi tetap berproduksi karena yang penting Japang adalah untuk mendapatkan bahan baku untuk industrinya. Dengan lain perkataan, bagi Jepang proyek Asahan tidak dianggap sebagai proyek komersial tetapi berperan untuk memastikan supply bahan baku.

    SHARE: